PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan

Daftar Isi

PPH Pasal 4 (2) atas Persewaan Gedung dan/atau Bangunan

Oleh : Agus Sulaeman

PPh Pasal 4 ayat 2. Pembahasan kali ini mengenai Pajak Penghasilan / PPh Pasal 4 ayat 2 tentang Persewaan Gedung dan / atau Bangunan dimana seperti yang telah anda ketahui semua yang menjadi subjek Pajak PPH adalah Orang Pribadi atau Badan, BUT, dll. sedangkan untuk tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajaknya, baiklah langsung saja ke pembahasan.. Selamat membaca :).

Pemotong PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan

Jika penyewa bukan orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan maka penyewa wajib memotong pajak yang terutang dari pihak yang menyewakan, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 4 (2) tersebut serta wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang memberi sewa / yang menyewakan.

Baca Juga : Cek Pajak Motor Online Jakarta

Kapan diakuinya hutang pajak pph pasal 4 (2) ?

Pengakuan hutang pajaknya atas Pph ini diakui pada saat pembayaran atau pada saat dicatatnya hutang sewa, tergantung mana yang terlebih dahulu.

Kapan penyetoran dan pelaporan harus dilakukan?

Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Bagaimana jika penyewa adalah orang pribadi dan bukan PKP?

Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Contoh Pencatatan Jurnal atas pemotongan PPH pasal 4 ayat 2:

PT. PBB adalah PKP yang mempunyai 2 gedung, yaitu gedung A dan gedung B, gedung A adalah kantor yang digunakan sendiri oleh PT. PBB sedangkan gedung B disewakan kepada PT. ACC untuk digunakan sebagai gudang. Tarif sewa gedung B adalah Rp. 220.000.000,- (sudah termasuk PPN).

Baca Juga : Istilah Pajak Terbaru

maka dengan demikian PT. ACC harus memotong PPh Pasal 4 (2) atas persewaan gedung dari PT. PBB sesuai tarif yang berlaku yaitu 10 %, kemudian menyetorkan dan melaporkannya.